Soal Ahmad Dhani, Fadli Zon Blunder! Tidak Tahu Beda KUHP dan KUHAP?
Cari Berita

banner fix 2019

banner fix 2

Soal Ahmad Dhani, Fadli Zon Blunder! Tidak Tahu Beda KUHP dan KUHAP?

Wednesday, February 6, 2019





KAMIUpdate.com - Demi Ahmad Dhani, Fadli Zon pada hari Senin (4/2/2019) bela-belain bertolak dari DPR RI menuju ke Pengadilan Tinggi DKI. Politikus partai Gerindra itu penasaran dan hendak mempertanyakan status penahanan Ahmad Dhani pasca diputus 1,5 tahun pidana oleh pengadilan beberapa waktu lalu.

"Keputusan di PN bukan keputusan in kracht, menurut KUHP tidak boleh penahanan tanpa penetapan. Kami belum melihat dan kami mau tanya apa ada penetapan dari pengadilan untuk menahan Saudara Ahmad Dhani," ujarnya di gedung DPR RI (4/2/2019).
Entah pasal mana dalam KUHP yang dijadikan rujukan oleh Fadli Zon. Namun yang pasti mau dibolak-balik sampai bukunya sobek, 100 persen tak akan ditemukan soal penetapan penahanan untuk terdakwa.

Sebab aturan tersebut bukan tercantum dalam KUHP melainkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kalau awam salah melafalkan atau membedakan antara KUHP dan KUHAP mungkin bisa dimaklumi. Namun jika sekelas Wakil Ketua DPR RI? Jelas blunder bukan, karena yang bersangkutan seorang legislator yang tugasnya membuat aturan perundang-undangan.

Ya positif thinking saja, mungkin kutipan dari detik.com yang salah ketik. Sebab kalau tidak maka sah-sah saja kalau kita mengatakan Fadli tak tahu beda KUHP dan KUHAP dari pernyataannya tersebut.


Mengenai penahanan Ahmad Dhani, dalam KUHAP pasal 193 ayat (2) angka 1 menjadi aturan penahanan bagi terdakwa. Bunyinya seperti ini : Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu.

Dalam amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (28/1/2019), sudah disebutkan dalam amar putusan bahwa Hakim memerintahkan agar Ahmad Dhani ditahan.



Perihal penahanan dalam surat putusan pun tercantum dalam pasal 197 KUHAP ayat (1) huruf K yang berbunyi : perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

Tanpa disebutkan dalam amar putusan pun tidak menjadi masalah. Sebab pasal tersebut sudah diuji materiil ke MK pada tahun 2012 lalu, dimana Mahfud MD yang saat itu masih menduduki kursi hakim konstitusi membolehkan majelis hakim tidak menyebutkan perintah penahanan dalam amar putusannya.