8 Kasus Korupsi Di Papua Terbongkar, Dengan Total Triliunan Rupiah
Cari Berita

Iklan

Advertisement

Iklan

8 Kasus Korupsi Di Papua Terbongkar, Dengan Total Triliunan Rupiah

Friday, February 8, 2019


Kamiupdate.com – Delapan kasus korupsi yang terjadi di Papua akhirnya berhasil dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Febri Diansyah, Juru Bicara KPK menjabarkan, mereka sangat mendukung pembangunan di Papua maupun Papua Barat agar anggaran yang diberikan benar-benar digunakan sesuai alokasinya dan dinikmati oleh masyarakat setempat.
Karena itu, KPK sangat serius dan benar-benar mengusut tuntas kasus korupsi di Papua maupun Papua Barat. “Untuk mendukung pembangunan di Papua itulah, KPK melakukan pencegahan dan penindakan korupsi,” kata Febri.


Berikut delapan kasus korupsi yang berhasil dibongkar oleh KPK.

1. Kasus korupsi di Kabupaten Yapen Waropen pada tahun 2005-2006. Pada kasus ini negara 
    mengalami kerugian sebesar Rp 8,8 miliar. Kasus korupsi ini mengenai penyalahgunaan 
    kewenangan dalam pengelolaan dana APBD pada kas daerah dan penggunaan dana perimbangan, 
    yakni dana bagi hasil yang seharusnya masuk pada kas daerah namun digunakan bukan pada   
    ketentuannya.

2. Kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Supiori, Provinsi Papua pada tahun 2006-2008. Karena 
    kejadian ini negara mengalami kerugian hingga 36,5 miliar. Korupsi dilakukan dalam kegiatan 
    pembangunan renovasi pasar sentral Supiori, terminal induk, dan rumah dinas pejabat eselon. 
    Mereka menggunakan dana APBD Kabupaten Supiori.

3.  Kasus berikutnya adalah korupsi di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua yakni penyalah 
     gunaan dana APBD dan Otsus Pemda untuk tahun anggaran 2006-2007. Negara pun mengalami 
     kerugian sebesar Rp37 miliar.
4.  Pada tahun 2014 di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, kasus suap pengurusan APBN pada 
     Kementrian PDT untuk proyek pembangunan talud. Total suap dari kasus ini senilai SGD63 ribu 
     dan SGD37 ribu.



5.   Kasus korupsi DED PLTA Sungai Memberamo dan Urumuka pada tahun 2009-2010. Negara 
     menngalami kerugian sebesar Rp32,9 miliar.

6.   Selanjutnya, pada tahun 2008 kasus korupsi pada DED PLTA Danau Sentani dan Danau Taniainai, 
     Provinsi Papua. Hingga menyebabkan kerugian mencapai Rp43,362 miliar.

7.  Di kabupaten Deiyai, Provinsi Papua pada tahun 2016, terjadi kasus suap terkait usulan 
    penganggaran proyek pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan. Total dana suap 
    dalam kasus tersebut sebesar SGD177 ribu.

8.  Terakhir, kasus korupsi di Kabupaten Jayapura terkait pengadaan pekerjaan peningkatan jalan 
     Kemiri-Depapre pada APBD Pemprov Papua tahun 2015. Kerugian yang dialami tak tanggung-  
     tanggung mencapai Rp 40 miliar.