Palang Jalan, Suku Veep Tuntut Pemerintah Kota Jayapura Ganti Rugi Hak Ulayat
Cari Berita

Iklan

Advertisement

Iklan

Palang Jalan, Suku Veep Tuntut Pemerintah Kota Jayapura Ganti Rugi Hak Ulayat

ALDI BIMANTARA
Tuesday, January 29, 2019




KamiUpdate.com-Kota Jayapura Masyarakat adat pemilik hak ulayat pada pembangunan jalan menuju Jembatan Holtekamp di Hamadi Jayapura Papua pada Selasa (29/01) pukul 03:30 WIT melakukan pemalangan jalan yang masih dalam proses pengerjaan. Adapun yang melakukan pemalangan adalah Suku Veep yang dimana merupakan suku asli yang mendiami lokasi proyek tersebut dan merupakan pemilik hak ulayat yang sah berdasarkan sertifikat hak milik No. 00106. 


Berdasarkan pantauan kontributor KamiUpdate.com di lokasi, pemalangan jalan yang dilakukan oleh masyarakat asli Suku Veep yang menuntut hak dan keadilan pemerintah khususnya Pemerintah Kota Jayapura. saat ditemui di lokasi kejadian, Kepala Suku Veep Ridolf Veep menuturkan bahwa sebagai masyarakat adat pihaknya menuntut hak atas tanah mereka yang digunakan dalam proyek pembangunan jalan menuju Jembatan Holtekamp. Beliau juga menambahkan bahwa masyarakat Suku Veep sangat mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, hanya saja mereka amat kecewa dengan janji ganti rugi atas tanah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Jayapura yang belum ditepati hingga saat ini. Mereka juga sangat senang apabila ada pembangunan di daerah kami hanya saja Pemerintah Kota Jayapura perlu menepati janjinya. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua juga menuturkan keprihatinannya atas kondisi masyarakat adat Suku Veep yang dinilai diabaikan oleh pemerintah, untuk itu pihaknya akan menunggu Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Bapak Wali Kota Jayapura agar segera menemui mereka dan berdialog guna menyelesaikan sengketa hak milik atas tanah adat dan persoalan ganti rugi.



Adapun akibat dari pemalangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat adat Suku Veep ini, menganggu lalu lintas kendaraan dari dan menuju Jembatan Holtekamp serta proses pengerjaan jalan juga untuk sementara dihentikan. Tidak ada tindakan anarkis dari peristiwa pemalangan ini, hanya saja masyarakat adat Suku Veep memang menuntut hak mereka secara tegas kepada pemerintah.


Sebelumnya diketahui memang dalam proyek pengerjaan Jembatan Holtekamp di Hamadi Jayapura seringkali menimbulkan konflik sosial dan pertikaian antara pemerintah dan masyarakat adat hingga berujung pemalangan. Persoalannya hanya satu yaitu masyarakat adat pemilik hak ulayat merasa dirugikan karena belum adanya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah. 

Tak hanya wilayah darat, dalam proyek pengerjaan Jembatan Merah Holtekamp ini masyarakat adat juga menuntut hak atas area laut yang diklaim milik salah satu ondoafi. Untuk itu pemerintah sebelumnya telah membebaskan area laut yang dilewati oleh proyek Jembatan Holtekamp sepanjang 733 meter tersebut.

Diketahui bersama bahwa keberadaan Jembatan Merah Holtekamp tersebut mempunyai nilai strategis, yakni mempersingkat waktu tempuh dari Kota Jayapura menuju Skouw di Distrik Muara Tami yang merupakan daerah perbatasan RI-Papua Nugini.

Jembatan ini juga mempunyai peranan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi di kawasan-kawasan yang terhubung yakni daerah Hamadi di Distrik Jayapura selatan yang berada di sisi barat jembatan dan daerah Holtekamp di Distrik Muara Tami di sisi timur jembatan.